kemacetan bukan budaya yang harus di lestarikan

Kemacetan Bukan Sebuah Budaya yang Harus di Lestarikan Tidak banyak yang menyadari bahwa masalah kemacetan sebenarnya merupakan masalah sosial budaya di dalam masyarakat. Perlu dipahami bahwa budaya adalah suatu hal menjadi ciri dalam masyarakat, menjadi sebuah pandangan dalam masyarakat, menjadikan sebuah alasan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dianggap sesuai dengan lingkungan dimana mereka berada dan dianggap mampu memberikan nilai lebih apabila dilakukan oleh pelakunya. Sebuah budaya tercipta melalui sebuah pola yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Pola tersebut secara alami akan menjadi sebuah tatanan dalam masyarakat. Seseorang yang hidup di dalam masyarakat akan nyaman apabila mereka mampu hidup sesuai dengan tatanan yang telah ada tersebut. Mereka justru akan merasa malu apabila berada di luar atau berbeda dengan tatanan yang telah ada. Namun, tidak semua tatanan yang telah ada tersebut mampu memberikan efek yang positif apabila terus dilakukan dan di ikuti oleh masyarakat. Tidak jarang suatu tatanan yang telah menjadi zona nyaman bagi masyarakat dapat berubah menjadi suatu hal yang meyebabkan terciptanya kekacauan. Kemacetan adalah salah satu contohnya. Seperti telah diungkapkan di atas bahwa budayalah yang mejadikan tatanan hidup dalam masyarakat. Maka, pemerintah dalam hal mencari solusi untuk mengatasi kemacetan di Negara ini semestinya mengkaji terlebih dahulu aspek dari sebuah budaya yang ada dimasyarakat. Mengapa setiap tahun jumlah pemilik kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat terus bertambah? mengapa masyrakat cenderung lebih memilih memakai kendaraan pribadi daripada kendaraan umum? tentunya ada sesuatu hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Dengan melihat sesuatu yang terjadi pada masyarakat saat ini, maka kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Pertama, saat ini telah terjadi pergeseran nilai di dalam masyarakat. Angka pengguna kendaraan bermotor dikalangan masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan karena ada perubahan paradigma bahwa saat ini kendaraan bermotor telah memiliki bebearapa fungsi diluar dari fungsi esensialnya. Bukan hanya fungsi utamanya yaitu sebagai alat transfortasi, melainkan kini sebagai sarana untuk meningkatkan status sosial. Maka tidak heran jika pada saat ini dalam satu keluarga kecil yang terdiri atas empat orang saja mampu memiliki dua sampai tiga kendaraan bermotor, bahkan lebih dari itu. Pergesaran paradigma dalam masyarakat demikian perlu ditanggapi dengan arif dan bijak oleh pemerintah. Meskipun mengubah paradigma dalam masyarakat bukanlah hal yang mudah, akan tetapi pemerintah dalam hal ini memiliki sebuah instrumen untuk melakukan hal tersebut, yaitu sebuah kebijakan. Melalui sebuah kebijakan itulah pemerintah secara tidak langsung dapat masuk kedalam, mengintervensi dengan halus paradigma yang telah ada di masyarakat kemudian mengubahnyaa secara perlahan. Meningkatnya jumlah pemakaian kendaraan bermotor di negeri ini, dan khususnya di wilayah ibu kota memang sesuatu hal yang menciptakan dilema. Laksana dua anak yang sangat berlainan arah. Di satu sisi peningkatan tersebut berefek baik bagi pendapatan daerah dari segi pajak. Namun dilain sisi peningkatan tersebut pun menyebabkan terjadinya kesemrautan kota serta lingkungan. Beberapa hal yang kiranya mampu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dua hal tersebut adalah seperti penggunaan kebijakan maksimum terhadap kepemilikan kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi jumlah kendaraan yang dimiliki oleh setiap orang. Tentunya kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik apabila pemerintah mampu dan mau membuat sebuah peraturan yang tegas dan jelas. Tegas dalam arti tidak ada pandang bulu terhadap kebijakan tersebut. Setiap warga yang menjadi bagian dari kebijakan harus patuh dan tunduk terhadap kebijakan tersebut. Kemudian jelas dalam arti mudah untuk di pahami dan diberlakukan oleh masyarakat. Bukan kebijakan yang dualisme yang mampu menciptakan multitafsir dikalangan masyarakat. Sebagai contoh dari kebijakan tersebut adalah seperti kebijakan yang mengatur setiap warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing di Negara Indonesia dalam suatu keluarga yang terdiri atas satu kepala keluarga, hanya diperkenankan untuk memiliki dua kendaraan bermotor. Apabila mereka yang memiliki lebih dari itu, maka akan diberlakukan sistem pajak berlipat. Sistem pajak berlipat ini akan dikenakan bagi setiap kendaraan yang dimiliki yang melebihi batas maksimum yaitu dua kendaraan. Agar kebijakan ini dapat membeikan efek “takut” dalam masyarakat, atau setidaknya dapat mengurungkan niat mereka untuk memiliki kendaraan lagi, maka bisa ditambahkan sebuah peraturan bahwa kelipatan pajak yang harus dibayar oleh mereka yang memiliki kendaraan lebih dari maksimum, adalah delapan kali lipat dari biaya pajak kendaraan bermotor normal lainnya. Kebijakan preventif seperti ini apabila mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah akan mmeberikan efek yang sangat positif. Kemudian ketika kita memerhatikan lingkungan sekitar kita, budaya menggunakan kendaraan bermotor pribadi dalam masyarakat kita ternyata telah di pupuk sejak dini. Coba perhatikan, betapa banyaknya jumlah pengguna kendaraan bermotor di kalangan pelajar, baik di kalangan sekolah menengah atas, pertama, bahkan ironisnya juga terjadi di kalangan sekolah dasar. Hal demikian merupakan hal yang sangat ironi dan memprihatinkan. Selain dapat menibulkan efek langsung seperti polusi dan kemcetan, secara tidak langsung menciptakan generasi-generasi baru yang pemalas, generasi yang pemanja, dan tidak disiplin terhadap waktu. Bandingkan dengan Negara tetangga kita Jepang yang merupakan Negara dengan penghasilan kedua terbesar didunia. Pelajar-pelajar disana tidak malu untuk pergi dan pulang sekolah menggunakan kendaraan umum. Bahkan tidak sedikit diantara mereka pergi dan pulang sekolah dengan berjalan kaki menempuh perjalanan ke sekolah yang tidak sedikit jaraknya. Budaya seperti inilah yang kiranya perlu di bangun oleh Negara kita. Harus diadakan perubahan paradigma dikalangan masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut sangat mungkin untuk terjadi apabila pemerintah mampu mengubah dan menciptakan paradigma baru dikalangan generasi-generasi baru negeri ini, khusunya dikalangan pelajar. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kelak merekalah yang akan menentukan arah dan tujuan Negara ini. Dengan memupuk tunas yang baik, berarti membuat sebuah peluang mendapatkan buah yang baik. Perubahan-perubahan tegas dan berani kiranya perlu dilakukan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan pelarangan pemakaian kendaraan bermotor bagi seluruh pelajar di Indonesia. Selain sebagian besar kalangan pelajar belum memiliki persyaratan yang memadai untuk menggunakan kendaraan bermotor, kebiasaan seperti itu hanya akan menciptakan budaya malas dan hedonisme belaka. Kebijakan ini jika dapat di implementasikan dengan pelaksanaan dan kontrol yang baik, maka akan sangat memungkinkan untuk mengurangi masalah kemacetan di Indonesia, khususnya di wilayah ibu kota. Hal ini berdasarkan pengamatan penulis, bahwa dalam suatu region wilayah yang didiami oleh penulis, jumlah pemakai kendaraan bermotor (khususnya speda motor) di kalangan pelajar pada tigkat sekolah menengah atas, terdapat sekurang-kurangnya sekitar 30 % mereka yang berangkat dan pulang kesekolah menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Ini hanya dari satu sekolah menengah atas yang jumlah siswanya sekitar seribu dua ratus orang. Bahkan ada pula dalam satu sekolah jumlah pemakaian kendaraan bermotornya di kalangan siswa mencapai 80% dari total keseluruhan jumlah siswa yang ada. Tentunya hal ini cukup berkontribusi menciptakan peluang terjadinya kemacetan. Bayangkan saja, jika sekolah menengah atas yang ada di sekitar daerah penulis saja tidak kurang dari 70 sekolah menengah atas yang berada dalam satu kawasan kota yang kecil yaitu Depok. Coba bayangkan, jika dalam satu sekolah minimal hanya terdapat 50 orang dari seluruh jumlah siswa yang ada di sekolah yang pergi dan pulang sekolah menggunakan kendaraan pribadi bermotor, maka dalam suatu kota kecil minimal akan ada 3500 sepeda motor berkeliaran hamper setiap hari yang dihasilkan oleh pelajar. Hal ini merupakan perkiraan paling minim yang di prediksi oleh penulis. Rata-rata keseluruhan, walaupun hanya sebuah perkiraan dari penulis, sedikitnya 40% dari jumlah pelajar di setiap sekolah menengah atas mneggunakan sepeda motor sebagai alat tansfortasi. Belum lagi tambahan dari anak sekolah menengah pertama dan sekolah dasar yang juga menggunakan sepeda motor untuk sarana transfortasinya. Perjalanan kesekolah menggunakan sepeda motor ternyata paling minim membutuhkan untuk mengisi bahan bakar 1 liter perdua hari. Jika pemerintah dapat menjalankan dan mengontrol kebijakan ini dengan baik , maka tidak kurang pemerintah dapat mengurangi permintaan dan pecemaran akibat BBM sekitar 35.000 liter dalam waktu dua puluh hari hanya dalam satu kota. Kalikanlah dengan banyaknya kota di Indonesia maka akan terjadi kalkulasi yang fantastis. Karena kekurangan data dan waktu dalam melakukan penelitian, maka penulis hanya menafsirkan dengan kemungkinan minimum. Penulis amat yakin jika dilakukan penelitian yang komprefensif, maka data dan jumlah yang dikeluarkan akan jauh lebih besar dari perkiraan penulis. Kemudian sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah harus terus berupaya semaksimal mungkin untuk meciptakan sarana dan prasarana transfortasi umum yang layak dan memadai bagi masyarakat. Dengan demikian maka akan tercipta keseimbangan diantara kebijakan tersebut. Sebenarnya begitu banyak pemikiran-pemikiran yang dapat tumbuh untuk dijadikan solusi mengatasi kemacetan di ibu kota dan negeri ini jika diberikan kesempatan untuk mengembangkannya. Karena perlu diyakini bahwa sesulit apapun masalah yang ada, Allah SWT telah menciptakan solusinya jika kita mau berusaha.